• Jumat, 27 Mei 2022

Serikat Pekerja: Hentikan Kebijakan Upah Rendah

- Senin, 22 November 2021 | 14:39 WIB
Protes buruh tentang Upah Minimum Rata-rata Provinsi (UMP) yang merugikan serikat buruh.
Protes buruh tentang Upah Minimum Rata-rata Provinsi (UMP) yang merugikan serikat buruh.

giwangkara.com -- Pemerintah daerah provinsi diseluruh Indonesia menunggu hasil resmi tentang kebijakan dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kementerian Tenaga Kerja telah mengumumkan akan menaikkan UMP sebesar 1,09 persen pada tahun 2022.

Dan pemeritah daerah di provinsi juga telah menerbitkan pedoman mereka sendiri untuk meningkatkan UMP.

Alih-alih mengadopsi kebijakan yang efektif tentang cara menangani pandemi Covid-19, dalam mempertimbangkan secara medis, sosial, ekonomi dan politik.

Baca Juga: Berikut Ini Jadwal Pemadaman Listrik di Kabupaten Bandung serta Cara Klaim Token Gratis

Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSBPI) regulasi permasalah justru secara cepat mengesahkan aturan masalah di tengah masyarakat yang masih terdampak oleh Covid-19.

Dilansir viva.co.id, Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti menjelaskan, salah satu regulasi yang dimaksud dari perspektif FSBPI adalah regulasi  pengupahan berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta turunannya PP 36/2021.

"Formula yang diatur dalam regulasi (PP 36/2021) tersebut secara pasti telah menggerus upah buruh," kata Dian, Senin, 22 November 2021.

Dian menjelaskan, besaran UMP DKI Jakarta 2021 bila mengacu pada rumus baru itu, naik dari Rp4,27 juta menjadi Rp4,36 juta.

Sementara bila memakai rumus lama, UMP DKI 2021 harusnya bisa naik menjadi 4,6 juta.

Halaman:

Editor: Sandy D. Rochmana

Sumber: viva.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tedy Rusmawan Apresiasi 'Buruan SAE'

Selasa, 5 April 2022 | 11:11 WIB

DPRD dan Kejari Kota Bandung Perkuat Sinergitas

Kamis, 24 Maret 2022 | 15:18 WIB
X