Miliki Peranan Penting Dalam Perekonomian Daerah, Keberadaan UMKM Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Giwangkara.com, Kota Cimahi - Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mempunyai Peranan yang sangat penting sebagai tulangpunggung perekonomian Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira, saat serap aspirasi para pelaku UMKM Kota Cimahi dalam rangka Reses II Tahun Sidang 2022-2023 di Kawasan Jalan Ria Kota Cimahi, Selasa (21/02/23).

Yunandar mengatakan, sebanyak 98,5 persen atau sekitar 4,5 juta pelaku usaha di Jawa Barat merupakan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dengan serapan tenaga kerja mencapai 75 persen.

"Kalau kita mau berbicara perekonomian apalagi jangka panjang, mau tidak mau bicaranya tentang UMKM. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak", ujar Yunandar.

Kendati demikian Yunandar menyayangkan, besarnya pelaku UMKM di Jawa Barat belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

Seperti halnya para pelaku UMKM di Kota Cimahi, yang masih minim penguasaan teknologi informasi terutama sosial media dan market place.

"Hampir 70 persen UMKM di Cimahi kebanyakan ibu-ibu di atas 40 tahun, usia di atas generasi millenial yang penguasaan teknologi informasi terutama sosial media dan market place itu masih sangat minim", jelas Yunandar.

Yunandar menekankan, pemerintah bisa memberikan berbagai dukungan terhadap UMKM dengan memperluas pasar serta memberikan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi internet untuk pemasaran, promosi, bahkan hingga menjual produk.

Hal ini menurut Yunandar, sangat penting agar para pelaku UMKM bisa bersaing dan meningkatkan usahanya sehingga bisa berdampak pada serapan tenaga kerja.

"Kalau mereka scale up, umkm itu akan bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja", katanya.

Yunandar mencontohkan, jika 4,5 juta UMKM di Jawa Barat bisa meningkatkan usahanya dan menyerap satu tenaga kerja baru, maka Jawa Barat akan kekurangan tenaga kerja karena 2,1 juta pengangguran akan terserap.

"Satu kunci buat scale up itu bisa terlaksana adalah bagaimana agar umkm bisa memperoleh akses terhadap bahan baku yang lebih efisien. Juga akses terhadap pasar, bagaimana caranya Pemerintah Jawa Barat bisa hadir untuk memperluas pasar", pungkas Yunandar.