• Senin, 5 Desember 2022

Buruh dan Ojol Gelar Demo Depan Gedung Sate Kota Bandung: Tolak Kenaikan BBM, Pencabutan UU Cipta Kerja

- Kamis, 22 September 2022 | 07:33 WIB
Ilustrasi Demo Depan Gedung Sate dari IG @pekerja_pabrik_hitz
Ilustrasi Demo Depan Gedung Sate dari IG @pekerja_pabrik_hitz

Giwangkara.com – Demo protes kenaikan BBM kembali terjadi di Bandung, kali ini aksi tersebut digelar oleh para buruh dan ojol.

Dari informasi yang didapatkan, demo yang digelar buruh dan ojol tersebut terjadi di area Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 21 September 2022.

Dalam aksi demo yang digelar buruh dan ojol ini, kedua pihak tersebut berkumpul di depan Gedung Sate yang menuntut penolakan kenaikan harga BBM dan penyesuaian upah.

Sebagaimana dilansir Giwangkara.com dari Pikiran-Rakyat.com, aksi demonstrasi digelar oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Digugat Cerai oleh Istrinya Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta, Ada orang Ketiga?

Dan untuk kelompok driver ojol berasal dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat (FSPTD) SPSI.

Adapun informasi mengenai sejumlah tuntutan yang disampaikan buruh dan driver ojol dalam aksi demonstrasi tersebut.

Dalam hal ini, isi tuntutan tersebut setidaknya terdapat empat tuntutan poin utama yang mereka suarakan kepada Gubernur dan DPRD Jawa Barat.

Baca Juga: Ridwan Kamil Tanggapi Video Viral Anak SMA yang Melakukan Bullying Terhadap Bocah Disabilitas

Menurut Roy Jinto Ferianto selaku Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, ia menyebutkan tuntutan pertama adalah meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

Kemudian untuk tuntutan yang kedua adalah pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law.

Setelah itu yang ketiga dan keempat, bahwa pihaknya menuntut adanya penyesuaian upah buruh tahun 2022 sebesar 24 persen, dan meminta pemerintah menaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 24 persen.

Baca Juga: Ada Demo Tolak Harga BBM Naik, Jangan Lewat Jalan Ini!

Karena menurutnya, setelah kenaikan BBM yang terjadi, telah terjadi inflasi yang mencapai diatas 4 persen, dan hal tersebut sangat berdampak pada buruh dan masyarakat.

"Setelah kenaikan BBM, inflasi saat ini sudah di atas 4 persen, tentu ini semakin menurunkan daya beli buruh dan warga masyarakat lainnya,”

“Di mana upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan," ungkap Roy Jinto Ferianto, dikutip Giwangkara.com dari Pikiran-Rakyat.com.

Baca Juga: Istri Kepala Dusun Nglego Desa Sumberejo Blora Minta Jatah BLT BBM Pada Warga di Lokasi Penerimaan Bantuan?

Menurut Roy Jinto Ferianto, saat ini upah yang tidak naik sedangkan dampak kenaikan BBM telah mengakibatkan kebutuh pokok merangkak naik.

Dan hal ini membuat buruh menjadi semakin sulit dan terpuruk, dalam penilaiannya ia mengatakan jika hal ini terus dibiarkan akan menyebabkan efek domino yang lebih besar.

Baca Juga: Beri Nasihat Naiknya Harga Kebutuhan Imbas BBM, Sandiaga Uno Disindir Netizen: Anda Tidak Pernah Miskin Pak!

"Dengan disahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law beserta turunannya nasib buruh sudah sangat sulit, sekarang BBM naik seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga," jelas Roy Jinto Ferianto.*

Editor: Amat Heryadin

Sumber: pikiran-rakyat.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GoTo

Sabtu, 3 Desember 2022 | 13:18 WIB
X