Komisi I Pelajari Perda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Provinsi DIY

- Jumat, 10 Februari 2023 | 20:32 WIB
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan masalah yang kompleks, masyarakat yang heterogen dan rentan terhadap isu- isu yang terjadi di pusat sehingga memerlukan payung hukum jelas untuk mengatasi hal-hal tersebut.
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan masalah yang kompleks, masyarakat yang heterogen dan rentan terhadap isu- isu yang terjadi di pusat sehingga memerlukan payung hukum jelas untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Giwangkara.com, D.I Yogyakarta -- Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mengatakan, dipilihnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan study komparasi karena DIY memiliki Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tentang Pelestarian Nilai - Nilai Pancasila.

Bedi menjelaskan bahwa dalam Perda tersebut memuat tentang Bhineka Tunggal Ika, Pendidikan Toleransi ,anti terorisme dan lain - lain yang sejalan dengan kegiatan serupa di DPRD Provinsi Jawa Barat

"Komisi satu dalam komparasi kali ini kita ke Provinsi DIY karena mereka sudah mempunyai Perda no 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang di dalamnya ada tentang Bhineka Tunggal Ika, Pendidikan Toleransi, anti terorisme dan lain - lain yang memang sedang kita cari untuk dasar hukum kegiatan serupa di dprd jawa barat dengan muatan lokal " ujar Bedi Budiman usai melakukan rapat kerja dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi D.I Yogyakarta. Senin (6/02/2023)

Menurut Bedi, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan masalah yang kompleks, masyarakat yang heterogen dan rentan terhadap isu- isu yang terjadi di pusat sehingga memerlukan payung hukum jelas untuk mengatasi hal-hal tersebut.

"Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia mempunyai masalah yang kompleks dengan masyarakatnya yang heterogen dan cepat sekali terdampak dengan isu - isu pusat sehingga kita memerlukan payung hukum yang jelas untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan." Tutup Bedi Budiman.

Editor: Amat Heryadin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X