• Senin, 5 Desember 2022

3 Alasan Brigadir J Tak Bisa Jadi Tersangka Pelecehan Istri Irjen Ferdy Sambo

- Senin, 8 Agustus 2022 | 13:59 WIB
Putri Candrawathi (kiri) Brigadir J (kanan) (sl/Ist/Kolase/Pikiranrakyat)
Putri Candrawathi (kiri) Brigadir J (kanan) (sl/Ist/Kolase/Pikiranrakyat)

Jakarta, Giwangkara.com -- Latar belakang terjadinya peristiwa penembakan dirumah Irjen Ferdy sambo adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang konon kabarnya dilakukan oleh Brigadir J. Hal ini terus menjadi soroton, dan memicu beragam komentar dari publik. 

Praktisi hukum dari Dalimunthe & Tampubolon Lawyers, Boris Tampubolon, menyebut bahwa ada tiga alasan hukum kenapa Brigadir J yang dituding melecehkan Putri Candrawathi, istri eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, tidak bisa dijadikan tersangka.

"Tidak bisa seseorang yang sudah meninggal dunia sebelum adanya laporan polisi ditetapkan sebagai tersangka," kata Boris dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Agustus 2022.

 Baca Juga: Terbukti Mengambil CCTV di TKP, Sejumlah Jenderal Polisi Turun Periksa Ferdy Sambo

Pertama yaitu tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menyidangkan pelaku, bukan untuk membuat seseorang menjadi tersangka. Hukum acara pidana, kata dia, bertujuan mencari kebenaran materil, mencari pelaku yang dapat didakwa, diperiksa, dan diputus di pengadilan.

Bila seseroang sudah meninggal, maka rangkaian tujuan hukum acara pidana itu tak dapat tercapai lagi. Sehingga, penyidikan dan penetapan tersangka merupakan tindakan sia-sia dan tak sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Hal ini juga harus dikaitkan hak setiap manusia untuk dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (presumption of innocence)," kata Boris.

 Baca Juga: Ferdy Sambo Terlibat dalam Penembakan Brigadir J?

Kedua yaitu seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka sebelum pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kata Boris, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP.

Halaman:

Editor: kwon oca

Sumber: Tempo.co

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bakti Kesehatan Biddokes Polda Jabar di Cianjur

Kamis, 1 Desember 2022 | 12:59 WIB

Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat

Rabu, 30 November 2022 | 12:24 WIB

Polri dan Trauma Healing Pasca Gempa Cianjur

Minggu, 27 November 2022 | 11:50 WIB
X