Giwangkara.com - Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat, Agus Satria, mendesak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk tahun 2019 lalu.
Menurut Agus Satria, hal mendasar desakan pembubaran TAP yang anggotanya hanya tim sukses Ridwan Kamil saat Pilkada Jabar tersebut, lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang.
"TAP ini harus dibubarkan lantaran tak sesuai Undang-Undang dan anggotanya hanya tim sukses Ridwan Kamil saat Pilgub Jabar lalu,” ungkap Agus Satria, di sekretariat DPC MGP Kota Bandung, Jalan Karang Tengah Bandung, Senin (06/02/2023).
Baca Juga: Totthenham Hotspur Taklukkan Man City Lagi untuk Mengurangi Peluang Gelar
Agus yang juga Aktivis Anti korupsi ini mengindikasikan TAP telah menjadi sarang ‘KKN’, mulai dari jual beli jabatan, turut berperan dalam BUMD-BUMD, bahkan terlibat dalam proyek-proyek monumental di Jawa Barat.
“Saya menduga ada indikasi TAP menjadi sarang KKN, karena peran TAP begitu luar biasa mulai dari jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, turut berperan dalam BUMD-BUMD seperti bank bjb, PT. Jaswita Jabar dan PT. Agro Jabar, bahkan terlibat dalam proyek-proyek monumental di Jawa Barat seperti petani milenial dan Masjid Al Jabbar,” terang Agus.
Baca Juga: Surah Asy Syams Ayat 1-7 Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Sunda, Bahasa Indonesia dan Bacaan Latin
Untuk itu Agus berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat bahkan KPK dapat turun memeriksa.
"Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan-laporan kami yang sudah dilayangkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kamis (02/02/2023) Agus Satria bersama kelompok massa yang tergabung dalam Manggala Garuda Putih Jawa Barat, menggelar aksi mendesak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membubarkan TAP, di Sekretariat TAP Jalan Ir. H. Djuanda Bandung.
Baca Juga: Raffi Ahmad Jual Saham Rans Entertainment Senilai Rp 3T, Apakah Kamu Berminat?
Dalam aksi itu, Manggala Garuda Putih Jawa Barat juga melayangkan sejumlah tuntutan. Di antaranya usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
Mereka juga meminta jabatan-jabatan struktural yang kosong segera diisi dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan.
"Jangan karena nepotisme dan kolusi,” tegas mereka. *
Artikel Terkait
Selain Musically Down, Ini Situs yang Bisa Digunakan Download Video Tiktok
Berharap Ada Jembatan Layang dari Baleendah ke Arah Bojongsoang Kabupaten Bandung
Dengan Kode Redeem Rent Please Landlord Sim Januari 2023, Akan Dijiamin Banyak Kumpulkan uang dan Diamond.
Rekomendasi 5 HP Vivo Terbaru 2023
Sinopsis Ant-Man and the Wasp : Quantumania Merinci Petualangan Pahlawan Ke Alam Kuantum, Ada Kejutan Apa?
Zlatan Ibrahimovic Akan Memberikan Kejutan, Dia Akan Akting Pertama Kalinya.
Begini Pendapat Kades Tenjolaya terkait Aksi Damai Sikap Para Kades di Depan Gedung DPRD RI
Cristiano Ronaldo Lagi Membuka Lowongan Pekerjaan dan Menyiapkan Gaji Rp85 Juta Perbulan
BIJB Kertajati Dijual?
Jendral Kompi Himbau Mantan Preman di Seluruh RI, Bergabung untuk Aman, Nyaman dan Layak