Pansus 7 DPRD Kota Bandung: Perda Perlindungan Koperasi Hindarkan Ancaman Rentenir Online

Giwangkara.com - Pansus 7 DPRD Kota Bandung mulai membahas draf Raperda tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi & Usaha Mikro bersama Dinas Koperasi & UMKM, Bagian Hukum & Tim Penyusun NA, di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kota Bandung, Senin, (9/1/2023).

Rapat dipimpin Ketua Pansus 7, Iwan Hermawan, S.E., Ak., hadir pula Wakil ketua Pansus 7, Christian Julianto Budiman, juga Anggota Pansus 7, Agus Salim, Sandi Muharam, S.E.; H. Erwin, S.E.; H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Hj. Siti Nurjannah, S.S.; dan drg. Maya Himawati, Sp. Ort.

Baca Juga: Bahas Raperda Pemajuan Kebudayaan, Pansus 4 Laksanakan Rapat Kerja Bersama Disbudpar Kota Bandung

Pansus 7 membahas Raperda tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi & Usaha Mikro.

Ketua Pansus 7, Iwan Hermawan, berharap dengan dibentuknya Perda tersebut bisa meningkatkan kualitas dan derajat koperasi di Kota Bandung.

"Rapat kerja ini diadakan agar derajat koperasi Kota Bandung semakin meningkat. Kita coba pelajari, kita lihat apa saja yang perlu dijaga agar koperasi derajatnya lebih meningkat dan manfaatnya lebih luas di Kota Bandung," jelas Iwan.

Baca Juga: Achmad Nugraha Minta Ketua RT/RW Sosialisasikan Kembali soal 'Universal Health Coverge'

Draft NA Raperda Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi & Usaha Mikro, terdiri dari 8 bab 74 pasal.

Pada kesempatan rapat tersebut, Pansus 7 membahas mengenai mekanisme pendaftaran koperasi dan pembinaan dari Pemerintah Kota Bandung, terkhusus dari Dinas UMKM Kota Bandung.